SUMENEP – Program Wirausaha Muda Sumenep (WMS), yang merupakan program unggulan Bupati Sumenep, Busyro Karim, dinilai pelaksanaanya kurang makasimal dan perlu di evaluasi
Hal tersebut di ungkapkan langsung oleh Holik, anggota komisi II DPRD Sumenep, dia memaparkan bahwa selama 4 tahun WMS beroprasi yakni dari tahun 2016 sampai tahun 2020 ini, hasilnya kurang maksimal
“Dari penyelenggara, rekrutmen, dan hasilnya seperti apa. Selama 4 tahun bergulir, program WMS ini komisi II DPRD Sumenep memandang tidak ada hasil yang maksimal,” ungkapnya, saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Selasa (21/07/2020).
Dia menjelaskan bahwa, komisi II DPRD Sumenep telah sering memonitoring dan mempertanyakan keaktifan WMS yang sudah beroprasi sejak tahun 2016 silam tersebut
“Sehingga kemudian teman-teman komisi ini mempertanyakan itu, faktanya memang begitu, bahwa hasil dari pelatihan itu kurang,” kata Holik.
Tidak hanya dari segi pelaksanaan yang harus di evaluasi, Holik juga menyinggung terkait serapan anggarannya. Pasalnya, WMS mendapat asupan Rp. 8 Miliar setiap tahun yang diambil dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sumenep.
“Setiap tahun WMS mendapat 4 miliar untuk pelatihan, dan 4 miliar untuk peralatan. Jadi kalau sudah 4 tahun, ya kita bisa bayangkan, 4 miliar tinggal dikalikan,” paparnya.
Bahkan dia mengaku, saat melakukan komunikasi dengan Dinas Koperasi Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Sumenep, untuk mendapatkan database, sering dijelaskan bahwa rekapan data peserta belum juga selesai.
“Berapa kali sudah kami minta datanya di Dinas Koperasi. Minimal dari tahun 2017, ya jawabannya tidak ada. Artinya kalau tidak punya data masak tidak merekab,” kata Holik dengan nanda kecewa.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua DPRD Sumenep, Hamid Ali Munir, menegaskanbahwa terkait adanya temuan dari komisi II harus segera ditindaklanjuti dan diselesaikan
“Yang jelas serapan atau temuan ini akan menjadi atensi kepada Bupati sebagai kepala daerah,” singkatnya pada media ini.
Reporter: Masyhuri
Editor: Mahallil