jurnalmadura.com
NEWS TICKER

Setahun Kepemimpinan Badrut Dianggap Gagal, Kemiskinan Semakin Meningkat

Jumat, 1 November 2019 | 9:30 am
Reporter:
Posted by:
Dibaca: 612

PAMEKASAN – Rapat Paripurna Fraksi-fraksi DPRD mengenai Raperda tentang APBD TA 2020 di kantor DPRD kabupaten Pamekasan, yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan DPRD Pamekasan, Fathor Rahman dan turut hadir Wakil Bupati Pamekasan, Raje’e, beserta OPD setempat, Kami (31/10/2019).

Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi DPRD menyampaikan pandangan dan catatannya kepada Pemkab Pamekasan melalui juru bicara yang telah ditunjuk oleh fraksi masing-masing.

Penyampaian pandangan diawali oleh Fraksi Demokrat, yaitu Ismail, ia menyampaikan beberapa temuan dibawah selama setahun kepemimpinan Bupati Pamekasan, H. Badrut Tamam, yang diantaranya mengenai gaji guru honorer. Selama ini, ia menilai gaji guru honorer sangat tidak layak diterima. Di Kabupaten Pamekasan yang berjuluk kota pendidikan sangat banyak guru honorer yang hanya digaji kurang lebih Rp200.000/bulan. Sehingga ia berharap di ABPD TA 2020 untuk lebih diperhatikan. Karena mengingat pendidikan merupakan salah satu janji pokok pasangan Berbaur.

“Ya, bagaimana Pemerintah Pamekasan kedepannya memperhatikan guru, khususnya guru honorer. Kalau kita asumsikan Rp200.000 dibagi 25 hari, maka mereka setiap hari hanya memiliki pendapatan Rp8.000/hari. Alhamdulillah tangisan mereka telah tersampaikan dihadapan wabub,” ungkap Ismail

Selanjutnya Fraksi Nasdem, Moh. Hamidi menilai bahwa pemerintah kabupaten Pamekasan belum bisa merealisasikan janji-janji politiknya mengenai 10.000 wirausaha baru berbasis potensi Desa. Karena ia menilai di kabupaten Pamekasan angka kemiskinan dan pengangguran sangat tinggi.

“Setiap tahun angka kemiskinan dan pengangguran di Pamekasan semakin bertambah. Padahal, pemerintah telah berjanji  akan menciptakan 10.000 wirausaha baru berbasis potensi Desa,” jelasnya.

Fraksi Gerindra, Ridai menyikapi terkait pelayanan publik dan nasib petani tembakau. Pemerintah kabupaten Pamekasan telah gagal dalam menjalankan visi dan misinya. Karena yang terjadi di bawah, baik pelayanan maupun harga tembakau sangat tidak sesuai dengan janji politik pasangan Berbaur.

“Selama ini pelayanan yang terjadi di Rumah sakit, puskesmas dan Disperindag Capil tidak sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Bupati Pamekasan, yaitu: senyum dan santun. Kemudian harga tembakau sangat anjlok, pemerintah gagal dalam menyikapi hal ini,” tuturnya.

Selanjutnya Fraksi PKB, H. Moh. Zainal Arifin menyampaikan, bahwa akhir-akhir ini pemerintah kabupaten Pamekasan sering terlambat dalam menggelar pekerjaan proyek, bahkan tidak selesai. Hal ini, akan sangat merugikan bagi pemerintah Daerah dan berdampak terhadap ekonomi masyarakat.

“Kami menghimbau kepada pemerintah kabupaten Pamekasan, bagaimana kedepannya perlu adanya pengawasan khusus,”

Kemudian fraksi PPP, H. Maskur Rasid menyampaikan, bahwa kepemimpinan pasangan Berbaur masih banyak kekurangan. Diantaranya, gedung pendidikan yang retak dan tidak berlantai. Hingga saat ini belum mendapat perhatian khusus dari Pemkab Pamekasan.

“Gedung pendidikan yang retak di salah satu desa Banyupelle yang sempat viral di YouTube. Bagaimana kedepannya segera teratasi,”

Kemudian fraksi Madani, Hamdi menyampaikan, bahwa OPD kabupaten Pamekasan masih banyak dijabat oleh PLT dan belum melakukan lelang jabatan. Hal ini, pemerintah kabupaten Pamekasan terkesan tidak bertanggung jawab.

“Kami mendesak pihak eksekutif untuk segera melakukan lelang jabatan pimpinan tinggi Pratama,”

Kemudian Fraksi PKS, Suryono menyampaikan tentang permasalahan infrastruktur yang masih belum mendapat perhatian khusus dari Pemerintah kabupaten Pamekasan.

“Di desa Gugul dan Larangan Slampar Hampir 7 tahun belum ada sentuhan khusus dari Pemkab Pamekasan,”ungkapnya.

Kemudian Wakil Bupati Pamekasan, Raje’e menanggapi terkait kritik dan saran yang disampaikan oleh Fraksi-fraksi DPRD kabupaten Pamekasan. Menurutnya, hal itu sangat normatif bahkan membenarkan pernyataan yang disampaikan oleh pihak legislatif tersebut.

“Saya kira itu normatif saja. Jadi, saran yang disampaikan oleh legislatif melalui pandangan fraksi itu wajar dan betul menurut kami. Karena kita juga on the trik, sesuai dengan jalur dimana kita telah menyatakan visi dan misi itu dalam rancangan program jangka menengah daerah kabupaten Pamekasan,” tuturnya.

Reporter: Jadid
Editor     : Mahallil

VelocityDeveloper.com Copyright 2017 ©. All Rights Reserved.