BANGKALAN – Tidak hanya orang dewasa, anak usia dibawah 17 tahun harus memiliki kartu identitas juga. Kartu identitas tersebut bernama KIA yakni Kartu Identitas Anak. Di Bangkalan sendiri KIA masih menyebar di kecamatan kota saja dan belum ke kecamatan lainnya. Pembuatannya juga hanya bisa dilakukan di kantor dispendukcapil. Hal ini disampaikam oleh Kepala bidang administrasi
PAMEKASAN – Forum Aspirasi Rakyat Madura (Fara) Demo kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan, menuntut Dinas Perhubungan (Dishub) mencabut parkir berlangganan. Menurut Ketua Umum Fara, Abdur Rahman, bahwa parkir berlangganan yang ada di Bumi Gerbang Salam sampai saat ini tidak terlaksana dengan baik, karena berdasarkan temuannya di lapangan banyak Juru Parkir (Jukir) binaan
PAMEKASAN – Lamanya proses pengurusan perijian di kabupaten pamekasan dikeluhkan oleh para pelaku usaha, utamanya bagi pelaku usaha jasa, sehingga menghambat pada pertumbuhan ekonomi, bahkan penguasaha akan mengalami kerugian. Hal ini seperti yang dialami Marliansyah, dimana dia melakukan proses perijinan di pamekasan lambat hanya hal verifikasi administrasi saja tak kunjung selesai. ” Saya ngurus ijin
BANGKALAN – Layanan kesehatan di Puskesmas memang hal yang sangat diperhatikan dan seringkali dikait-kaitkan dengan akreditasi dimana anggapan masyarakat puskesmas yang terakreditasi adalah puskesmas yang memiliki pelayanan yang paling baik. Proses akreditasi Puskesmas sangat diperlukan dan sangat penting sebagai acuan. Namun selain pelayanan, hal lain yang dinilai adalah kelengkapan sarana dan prasarana yang ada dalam
BANGKALAN – Ketua TP PKK Jawa Timur Arumi Bachsin menggelar Monev Stunting dan Kematian Ibu dan Anak tahun 2020 oleh Ketua Tim Penggerak PKK Jawa Timur serta mengajak warga Jatim untuk mencegah Stunting dan KIB (Kematian Ibu dan Bayi) bertempat di Pendopo Agung Bangkalan, Selasa (21/01/2020). Arumi mengajak warga untuk mencegah Stunting sejak dini dikarenakan
BANGKALAN – Nasib Honorer kini diujung tanduk karena menurut berita yang beredar Pemerintah pusat bersama Komisi II DPR RI telah menyepakati untuk penghapusan segala jenis pegawai honorer di instansi pemerintah. Abdul Latief Amin Imron selaku orang nomor satu di Kabupaten Bangkalan, mengatakan bahwa dirinya baru mendengar kabar tersebut penghapusan pegawai honerer tersebut. “Kami baru mendengar
PAMEKASAN – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi kontroversi mengenai rencana akan menempelkan Sticker Rumah Miskin bagi penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di tahun ini. Menurut Zainuddin, bahwa kebijakan tersebut akan berefek negatif terhadap masyarakat yang menerima bantuan program itu. Mengapa? Karena menurutnya, selain mereka benar-benar menjadi orang yang tidak mampu, mereka akan menerima konsekuensi
SUMENEP – Disebut tidak memperhatikan kesehatan karyawannya, PT. Tanjung Odi Sumenep menganggap tudingan yang dilakukan oleh Front Keluarga Mahasiswa (FKMS) Sumenep tidak jelas ujung pangkalnya. Hal itu diungkpankan oleh Kasi Personalia General Affair (PGA) & Keuangan, PT. Tanjung Odi, Deddy Ariyadi, mengaku bahwa selama ini, tidak ada karyawan yang komplen kepada perusahaan terkait tudingan FKMS
PAMEKASAN – Maraknya peredaran Rokok Ilegal (Rokok Bodong) di Kabupaten Pamekasan membuat geram Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, mereka menghimbau para pemilik wirausaha toko dan warung untuk tidak melakukan pendistribusian. Menurut Kepala Seksi Kepatuhan Internal dan Penyuluhan Bea Cukai Madura, Rahmanta menyampaikan, bahwa sampai saat ini pihaknya telah
BANGKALAN – Dinas Peternakan tidak memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2019. Selain itu, ada 4 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak memenuhi target yakni Dinas Kesehatan (DinKes), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Peternakan (DisNak) dan Dinas Perdagangan (DisDag). Namun yang terendah memang Dinas Peternakan Kabupaten Bangkalan. Menyadari hal itu, Ahmad Hafid selaku