BANGKALAN – Bantuan pangan non tunai (BPNT) yang telah disalurkan oleh Dinas Sosial (Dinsos) dinilai bermasalah. Sebab, data penerima manfaat amburadul dan belum terverikasi secara jelas.
Hal tersebut diungkap oleh Abdurahman Tohir anggota komisi D DPRD Bangkalan. Ia mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima data pasti meskipun angka penerima telah tertulis jelas.
“Lagi-lagi kami minta data ke dinsos itu hanya diberi file kosong. Nah ini ada apa? Harusnya jika sudah ada angka jumlah penerima, mestinya data itu ada secara jelas,” ucapnya saat diwawancarai usai menggelar rapat dengar pendapat bersama dinsos dan bank BRI Cabang Bangkalan, Senin (24/06/2019)
Tak hanya itu, pihak komisi D selaku mitra dinsos mengaku menerima laporan dari masyarakat bahwa sembako yang disediakan oleh E-warung telah di suplai oleh oknum salah satu dinas. Oknum tersebut juga memaksa E-warung untuk membuat MoU selama 5 tahun.
Padahal, dalam pedoman juknis BPNT telah tertulis bahwa E-warung bebas menjual sembako dari manapun dengan syarat layak konsumsi. Sedangkan pemaksaan oleh oknum dinas juga diduga bermain harga.
“Kita juga dapat temuan baru, kita ada bukti MoU dari oknum salah satu dinas yang memaksa pihak e-warung untuk membeli beras ke mereka dengan kontrak 5 tahun, cara ini sudah tidak sehat,” terangnya.
Kepala dinas sosial, Setijabudi mengatakan pihaknya mengapresiasi pertemuan tersebut. Seluruh informasi yang telah disampaikan dalam pertemuan tersebut akan ia kemas untuk menentukan kebijakan.
“Memang ada beberapa hal yang akan kami perbaiki dan kami akan koordinasikan dengan komisi D selaku mitra kami,” jelasnya.
Ia menambahkan, data yang dimiliki telah valid. Sebab, data tersebut berasal dari kementrian, namun ia tidak memungkiri adanya perubahan kondisi penerima.
“Kalau data valid, namun berkaitan apakah penerima saat ini meninggal dan sudah dalam keadaan ekonomi yang mampu, itu akan kami cek lagi. Saya rasa wajar, sebab kondisi tersebut dinamis, jadi perubahan akan selalu ada,” terangnya.
Sudono, Kepala Bank BRI cabang Bangkalan mengatakan data PKM yang ia terima dari kementrian sosial. Ia mengaku, seluruh penerima manfaat seluruhnya membuat rekening secara langsung dan tidak ada yang diwakilkan.
“Data itu baru kami terima tahun ini, bahkan seluruh penerima itu membuat buku rekening langsung datang ke kantor kami dan tidak ada yang diwakilkan,” tegasnya. (yis/lil)