BANGKALAN – Data kemiskinan yang sempat dipermasalahkan oleh komisi D DPRD Bangkalan menemui titik terang. Dinas sosial, menggelar klarifikasi tentang verifikasi dan validasi (Verval) data penerima bantuan pangan non tunai (BPNT) hari ini (19/7/2019) di kantor dinas sosial.
Perwakilan komisi D, Abdurahman Tohir bersama aktifis Lumbung Aspirasi Rakyat (Lira) turut diundang dalam klarifikasi ini. Plt Dinas Sosial, Setijabudhi menyambut langsung seluruh undangan.
Dikatakan, proses verval data penerima BPNT ini dilakukan dua kali dalam setahun. Data yang dikumpulkan, juga fluktuatif. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal.
“Seluruh data telah valid dan cocok. Memang, setiap waktu ada pergerakan data itu sendiri. Beberapa faktornya yakni, kematian, kepindahan, serta keadaan ekonomi,” ucap Setijabudhi.
Tak hanya itu, dinas sosial sebagai koordinator daerah dari kementrian juga telah menerima data perubahan tersebut dari dokumen hasil musyawarah desa. Namun, perubahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan secara langsung ke kementrian sosial.
“Perubahan data tersebut tidak dapat serta merta dapat dilakukan langsung, sebab ada prosedur yang harus dilakukan. Nah, hal itu seluruhnya telah diatur dalam undang-undang. Jadi kami tidak menyalahi aturan,” tegasnya.
Anggota Komisi D DPRD Bangkalan, Abdurrahman Tohir mengatakan dugaan yang telah dilakukan untuk mengantisipasi adanya kecurangan yang dapat merugikan masyarakat.
“Ya kami telah salah paham ke dinsos, setelah kami datang ke kementrian sosial, memang terdapat kasus yang sama di kota lain, namun ini kami lakukan karena tugas kami memanglah mengawal hal tersebut agar masyarakat tidak ada yang merasa dirugikan,” jelasnya.(yis/lil)