BANGKALAN – Tuduhan yang dilayangkan oleh beberapa massa yang melakukan aksi dengan mengatasnamakan dirinya Aksi Bangkalan Sejahtera yang di kordinir oleh LSM BPI beberapa hari yang lalu, ditanggapi santai oleh dinas terkait, pasalnya, sebelum dilaksanakannya aksi pada hari Rabu, (04/09/3019) pihak BPI sudah menerima penjelasan dari Kemensos yang difasilitasi Dinsos Bangkalan.
Plt. Dinas Sosial Bangkalan, Setiadjabudi menjelaskan, bahwa sebetulnya LSM BPI sudah mendapat penjelasan dari Kemensos, bagaimana data PKH maupun data Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang sebenarnya.
” Beberapa waktu lalu, kita sudah bersama-sama ke Kemensos RI, mereka sudah tau kalau data PKH itu dari Badan Pusat Statistik (BPS), hasil dari sensus penduduk,” ucap pria yang biasa dipanggil Pak Budi ini, Kamis (05/09/2019)
Dengan begitu lanjut Budi, tuduhan yang diarahkan kepihaknya tidak tepat dan mengada-ngada, Dinsos Bangkalan selalu membuka ruang untuk terus memperbaiki data yang sudah masuk ke Kemensos, baik data PKH maupun data BPNT.
” Saat ini Dinsos sudah melakukan sosialisasi ke Kepala Desa terkait Verifikasi dan Validasi Data, harapannya, data yang akan disampaikan ke Kemensos nantinya benar-benar valid,” katanya
Lebih jauh, Budi menjelaskan, selama ini sistem pengolahan data antara PKH dan BPNT itu berbeda, kalau data PKH dimungkinkan adanya nama yang ganda atau orang yang sudah meninggal masih menjadi penerima PKH, karena memang data yang ada berdasarkan hasil sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS.
Sedangkan untuk data BPNT dikumpulkan melalui aplikasi online atau yang biasa saat ini disebut SIKS NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial New Generation), ketika data PKH dimasukkan ke SIKS NG sebagai data BPNT walaupun sudah SP2D kalau data tidak sesuai dengan NIK maka otomatis akan terhapus atau bisa gagal burekol.
” Selain sosialisasi kepada Kepala Desa, kita sudah membentuk Tikor (tim kordinasi) untuk validasi data BPNT, ” tandasnya. (08/lil)