PAMEKASAN – Anggota DPRD Kabupaten Pamekasan, nilai pelantikan pejabat eselon pratama dan mutasi jabatan oleh Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, hanya setengah hati.
Menurut Ali Masykur, reformasi birokrasi itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap pemimpin daerah, supaya ada penyegaran dibeberapa instansi, tetapi apa yang sudah dilakukan Baddrut Tamam kemarin dan beberapa hari yang lalu itu, kemungkinan tidak akan merubah banyak hal tentang Bumi Gerbang Salam, Selasa (28/4/2020).
“Karena mutasi tiga gelombang ini masih mutasi setengah hati, ada salah satu kecamatan yang masih diduduki oleh pejabat camat PJ atau Plt, Kemudian ada beberapa dinas yang juga dijabat Plt,” tuturnya kepada Reporter JurnalMadura.com saat dikonfirmasi melalui via WhatsApp.
Padahal, kata politisi berlambang Ka’bah itu, jabatan eselon II sebenernya sudah ada, namun tidak dilakukan atau tidak diisi yang definitif. Ini merupakan langkah yang sangat telat bagi roda pemerintahan pasangan Berbaur, karena efektivitas kinerja pemerintahan di tingkat birokrasi itu adalah sejauh mana Bupati itu memberikan pos-pos kepada bawahannya yang statusnya tidak Plt.
“Status Plt atau PJ itu biasanya akan membuat orang yang mengisi kegiatan kerja itu bekerja setengah hati, tidak bekerja sepenuh hati karena statusnya hanya Plt,” ucap Anggota Komisi I DPRD Pamekasan itu.
Lebih lanjut Alumni aktivis HMI itu menyampaikan, ketika OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masih banyak dijabat Plt, maka terus terang, rakyat yang menjadi korban. Kenapa rakyat yang menjadi korban? Karena pelayanan pelayanan publik itu muaranya kepada rakyat.
“Ketika banyak keluhan dan banyak aspirasi yang masuk ke DPRD, lalu disampaikan kepada dinas terkait, mereka menjawab bahwa saya masih Plt Pak, tidak punya kewenangan dan hak apa-apa di dinas,” cetusnya.
“Seolah-olah semua bupati yang menggenggam ini, padahal kalau Bupati cerdas, ini segera diisi, agar masyarakat yang hari ini pelayanannya tersendat itu bisa dilayani maksimal oleh pejabat kita,” tambahnya.
Kemudian, dia menyatakan, pejabat setingkat camat itu banyak, kenapa masih ada yang PJ? Pejabat setingkat lurah itupun juga banyak yang tidak harus PJ. Bahkan, disatu Kasubag, di Rumah Tangga itu masih PJ statusnya.
“Jabatannya kalau begitu kan tidak sampai tapi dipaksakan, sehingga mereka bekerja itu tidak sepenuh hati tetapi bekerja setengah hati. Inilah yang saya wanti-wanti kenapa mutasi beberapa hari yang lalu itu hanya mutasi setengah,” tegasnya.
Reporter: Jadid
Editor: Halili