PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan gelar acara silaturahmi dan sharing sessions pembentukan kawasan hasil industri hasil tembakau di Peringgitan Dalam. Rabu (18/8/2021). Hasil silaturahmi dan sharing sessions pemerintah kabupaten Pamekasan kuatkan komitmen membantu Pemerintah dan Bea Cukai Madura dalam upaya gempur rokok ilegal, gerakan ini telah sinergi untuk memberantas peredaran barang kena cukai ilegal
PAMEKASAN – Bea Cukai Madura melakukan pantauan dan pengawasan harga rokok di Kabupaten Pamekasan. Bea Cukai Madura juga memberikan sosialisasi kepada pemilik toko. Rabu (28/7/2021). Sasaran pantauan harga rokok di dua kecamatan, diantaranya Kecamatan Batumarmar dan Kecamatan Pakong. Zainul Arifin, Kepala Seksi Kepatuhan Internal Bea Cukai Madura, kegiatan ini dilaksanakan biasanya dilakukan selama dua hari
PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Madura, Jawa Timur, terus optimalkan data dan alokasi serta perencanaan berbagai kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya juga berbagai kegiatan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2021. Hingga kini upaya monitoring dan pengawasan dalam berbagai kegiatan tersebut dilakukan Pemkab Pamekasan bersama tim khusus.
PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten Pamekasan Jawa Timur bersama Bea Cukai Madura untuk kesekian kalinya kembali melakukan sinergi sosialisasi. Sinergi kali ini berfokus pada optimalisasi pemanfaatan dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) yang diterima oleh Pemerintah Daerah pada tahun 2021 ini. Menurut, perwakilan dari Bea Cukai Madura, Zainul Arifin dan perwakilan dari pemda Pamekasan, Sri
PAMEKASAN – Bea Cukai Madura, Jawa Timur menyatakan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang didapatkan Kabupaten Pamekasan menjadi paling besar dibandingkan 3 kabupaten lainnya di Pulau Madura. Hal tersebut diungkapkan Kepala Subseksi Penyuluhan dan Layanan Informasi, Tesar Pratama. Besaran DBHCHT tersebut diketahui dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi
PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan, Jawa Timur Sudah mengalokasikan anggaran dari sumber dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT), bidang kesejahteraan masyarakat tahun 2021. Secara khusus alokasi itu, akan digunakan dalam program pembinaan dan pelatihan keterampilan kerja buruh rokok di Bumi Gerbang Salam. Jum’at (23/07/2021) Tercatat, total anggaran yang disiapkan untuk kegiatan pemutakhiran kinerja
PAMEKASAN – Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Pamekasan, Jawa Timur terus berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terutama penghidupan para petani tembakau dengan memenuhi sarana prasarana pertanian tembakaunya. Sesuai arahan Bupati Pamekasan H Baddrut Tamam, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Pamekasan sudah menyusun berbagai skema alokasi anggaran taktis. Terutama dalam pemanfaatan Dana Bagi Hasil
PAMEKASAN – Setelah dilakukan proses awal dalam studi kelayakan yang dilakukan Universitas Jember (Unej) Jawa Timur, melalui survei lokasi, pembangunan Kawasan Industri Hasil Tembakau (KIHT) Pamekasan di Desa Gugul Kecamatan Tlanakan menemukan titik terang. Pasalnya, hasil dari kelayakan dan survei akademis di lokasi pembangunan KIHT sudah dinilai layak dan memenuhi syarat, paska pernyataan tertulis itu,
JAWA TIMUR – Partai Gelora Indonesia berduka dengan wafatnya RKH Muhammad Thohir Abdul Hamid, Pengasuh Ponpes Mamba’ul Ulum Batabata Pamekasan, Madura. Tokoh kharismatik Madura yang biasa dipanggil Lora Thohir itu wafat pada Sabtu (3/7/2021). Almarhum Lora Thohir adalah pribadi yang punya andil besar mengokohkan Partai Gelora di Jawa Timur, khususnya di seluruh Madura dan sebagian
PAMEKASAN – Aksi sejumlah warga Desa Bangkes Kecamatan Kadur Kabupaten Pamekasan Madura Jawa Timur patut diacungi dua jempol karena mereka memperbaiki jalan poros Kabupaten yang rusak parah. Pada, Kamis (1/07/2021) Buktinya, mereka melakukan aksi perbaikan jalan di sepanjang poros Kabupaten di Desa Bangkes Kecamatan Kadur yang bertahun-tahun tidak pernah tersentuh oleh pemerintah Daerah maupun pemerintah