PAMEKASAN – Setelah beberapa kali aksi serta mengirim surat terbuka kepada gubernur dan presiden 2019 lalu terkait garam, salah satu aktivis pamekasan akan gelar audiensi di kantor komisi VI DPR-RI jakarta.
Menurutnya audiensi tersebut dilakukan agar pemerintah tidak kecolongan dalam tugasnya terlebih terhadap harga garam di Madura
“Saya hanya ingin memastikan bahwa pemerintah serius dalam berbagai keluhan masyarakat terlebih masalah garam madura sejauh ini belum juga terserap,” Ucap Basri, Jumat (24/01/2020)
Berdasarkan data dari dinas kelautan secara skala nasional bahwa garam 454 ribu ton yang belum terserap khususnya madura tentunya harus menjadi pertimbangan Dan membutuhkan langkah -langkah kongkrit dari pemerintah
“Tentunya ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, dan perlu kebijakan yang jelas seperti legalisasi garam, kemudian import garam yang harus di berhentikan. Jika perlu pengawasan harus di perketat,” tandasnya
Kemudian ibas sapaan akrabnya itu menambahkan
Saya melakukan langkah – langkah seperti ini berdasarkan turun ke bawah (lokasi) mendengarkan keluh kesah para petani garam yang harganya merosot, bahkan untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari tidak cukup ,karena sumber mata pencarian kami bertani garam mas ucap dengan nada menirunkan Patani garam.
Reporter: Jadid
Editor: Halili