BANGKALAN – Ketua Komisi D DPRD Bangkalan merubah pernyataannya tentang polemik anggaran yang di pakai oleh Dinsos Bangkalan saat menggelar rapat kerja bersama tim Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di Batu Malang pada tanggal 27-28 kemaren.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua Komisi D, Nur Hasan mengatakan bahwa, kegiatan OPD tidak mungkin tidak menggunakan uang APBD, karena itu sudah melekat baik di APBD atau mungkin di APBN.
“Tidak bisa kegiatan atau rapat itu menggunakan uang pribadi,” Kata Nur Hasan saat wartawan harian bangsa mewawancarainya pada Minggu (28/3/2021)
Namun, pada hari ini, Kamis (01/4/2021) saat Komisi D menggelar hearing dengan Dinsos Bangkalan beserta perwakilan LSM di ruang rapat banggar DPRD setempat, Politisi PPP ini merubah pernyataannya, bahkan dia mendukung Dinsos Bangkalan.
“Pada saat itu, saat mas Fauzi (wartawan harian bangsa. red) meminta komentar saya terkait kegiatan rapat kerja itu, saya kaget, dapat anggaran dari mana itu, dan alhamdulillah ternyata anggaran pribadi,” Ucap Nur Hasan, Kamis (01/4/2021).
Dalam pemberitaan sebelumnya juga, Kadinsos Bangkalan menjelaskan bahwa, kegiatan rapat kerja dinsos dan tim SLRT Bangkalan tidak menggunakan uang APBD sama sekali, melainkan hasil urunan tim SLRT Bangkalan.
Acara yang digelar di hotel batu permai Malang itu, selain dihadiri tim SLRT Kabupaten Bangkalan, juga dihadiri Fauzan Jakfar Ketua Koni Bangkalan serta anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Mathur Huseiri.
Reporter: Mahallil