BANGKALAN – Aksi massa yang dilakukan di depan kantor Dinas Perijinan tidak berhenti sampai disitu. Pasca demo di DPMPTSP, Massa bergerak ke kantor Pemkab Bangkalan untuk meneruskan aspirasinya ke Bupati Bangkalan.
Aspirasi disampaikan di depan kantor Pemkab Bangkalan, mereka menuntut Kepala Dinas (Kadis) DPMPTSP Bangkalan Ainur Ghufron dicopot dari jabatannya lantaran sewenang-wenang dan diduga melakukan pungutan liar.
Korlap Aksi Abdurrohman Tohir menyampaikan, masifnya pungutan liar yang sistematis itu dapat menghambat masuknya para investor ke Kota Dzikir dan Sholawat tersebut. Sehingga, hal itu harus segera ditindak dengan tegas.
“Mohon di investigasi, kepemimpinan kepala DPMPTSP Bangkalan patut dikaji ulang. Kami minta kepada Bapak Bupati untuk mencopot jabatan kepala DPMPTSP Bangkalan,” ujarnya, Rabu (07/04/2021)
Yodika Saputra, Ketua BPI Bangkalan dalam orasinya mengaku memiliki bukti rekaman saat intimidasi yang dilakukan preman tersebut. Bahkan sampai sebelum aksi digelar intimidasi tersebut dilakukan via telepon oleh Ainul Ghufron.
“Kami ada bukti rekaman, bukti saksi yang menunjukkan bahwa utusan-utusan itu dari Ainul Ghufron, Bukan hanya urusan premanisme, dugaan pungli dan pemalsuan ijin kami juga punya, maka wajib Bupati mencopot ainul,”jelasnya meminta dukungan Pemkab.
Taufan Zairinsyah selaku Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan, mewakili Bupati Bangkalan menjelaskan bahwa pencopotan akan melalui proses hukum.
“Pencopotan itu tetap ada prosesnya. Kita tidak bisa asal copot, harus kita buktikan. Nanti ada inspektorat untuk men-justifikasi,” jawabnya saat menemui para demonstran
Taufan berjanji, tuntutan aktifis BPI Bangkalan akan disampaikan kepada Bupati Bangkalan bahkan mungkin dalam waktu dekat akan di jawaban dari Bupati.
“Saya minta maaf, karena saya tidak berwenang untuk mencopot, tapi saya berjanji akan menyampaikan ke atasan,” Ucap mantan Kadis PU ini
Reporter: Dimas
Editor: Mahallil